Selasa, 18 Maret 2025 Rapat Persiapan Ekspose 4 (Empat) Kapal Ikan Indonesia.
Penanganan Pelanggaran
Selasa, 11 Maret 2025 Pemeriksaan Pendahuluan Pengawas Perikanan Terhadap 4 (Empat) Kapal Hasil Tangkapan KP.HIU 14 Diserahkan kepada Satuan Pengawasan SDKP Kendari.
Tindak lanjut pengenaan denda Administratif terhadap Pemilik KM.Ilham Hidayat 02 yang ditangani Wilker PSDKP Bulukumba atas pelanggaran kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Senin, 03 Februari 2025, Pengambilan keterangan oleh Pengawas Perikanan atas dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia.
Rapat Ekspose Eksternal Sanksi Administrasi Pelanggaran 2 Kapal Ikan Indonesia. Semua tanggapan: 15Anda, Akhay Nontah, Finke Rondonuwu dan 12 lainnya
Kamis, 09 Januari 2025 telah dilaksanakan Kegiatan ekspose internal/supervisi pelanggaran 4 kapal perikanan Indonesia tidak memenuhi perizinan berusaha. Semua tanggapan: 8Finke Rondonuwu, Roy Marley dan 6 lainnya
Rabu, 18 Desember 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek Penanaman Modal Asing (PMA) pembangunan jetty yang tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Morowali, Sulawesi Tengah. Penyegelan pembangunan jetty seluas 3,49 hektare milik PT MBN dan 2,25 hektare milik PT ADP dilakukan […]
Kegiatan “Sosialisasi Strategi Percepatan Penanganan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran secara Daring dan Luring. Luring dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Bitung. Peserta sosialisasi diikuti oleh Pelaku Usaha Perikanan yang ada di Kota Bitung.
Kegiatan Ekspose Eksternal Sanksi Administratif Pelanggaran Kapal Ikan Indonesia di Ruang Rapat Pangkalan PSDKP Bitung.
Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Polsus PWP3K menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Setidaknya terdapat kegiatan pembangunan jetty seluas 2,26660 hektare milik CV […]
