pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Aturan Pemanfaatan Kawasan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3828/PSDKPLan.5/KP.440/X/2026 tanggal 5 Oktober 2026, untuk Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Aturan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang tanggal 6 – 8 Oktober 2026 di Pulau Gondong Bali Kab. Pangkep, dapat kami laporkan bebrapa hal sebagai berikut :
- Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa Mattiro Matae Pulau Gondongbali, pengelola kawasan konservasi Kepyulauan Kapoposang, Pangkalan PSDKP Bitung, CDK Pangkep, Polair Polda Sulawsi Selatan, serta masyarakat sebagai pengguna sumber daya. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.
- Dukungan Peraturan Desa dalam Kawasan Konservasi Kapoposang
Disampaikan oleh Pemerintah Desa Mattiro Matae. Materi menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dalam penerapan aturan dan pengelolaan kawasan konservasi serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya laut. - Aturan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kapoposang
Disampaikan oleh SUOP Kawasan Konservasi Kapoposang. Materi memberikan pemahaman mengenai aturan pengelolaan kawasan, ketentuan pemanfaatan, serta pentingnya mematuhi aturan dan zonasi yang telah ditetapkan. - Aturan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi/CITES
Disampaikan oleh Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar. Materi membahas pentingnya mengenali jenis ikan yang dilindungi serta ketentuan pemanfaatan, pengangkutan, dan perdagangan jenis tertentu yang berkaitan dengan CITES. - Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi Kapoposang
Disampaikan oleh Satwas SDKP Makassar. Materi menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan serta peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. - Prinsip dan Etika POKMASWAS
Disampaikan oleh CDK Pangkep. Materi menekankan peran masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengutamakan koordinasi, etika, keselamatan, dan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. - Aturan Pelarangan Aktivitas Destructive Fishing
Disampaikan oleh Polair Polda Sulawesi Selatan. Materi memberikan pemahaman mengenai larangan penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan, termasuk penggunaan bahan peledak dan cara lain yang dapat merusak ekosistem laut.
