menghadiri undangan dari Direktur Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di aula PPS Bitung dalam kegiatan:
- Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Bahan Bakar Minyak Biosolar Harga Khusus Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 30 GT s.d. 200 GT;
- Sosialisasi Dan Gerai Migrasi Dokumen Kapal Serta Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan di Provinsi Sulawesi Utara.
Hasil kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
A. Peserta Kegiatan.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh:
a. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awal Kapal Perikanan;
b. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Direktur Usaha Penangkapan Ikan;
d. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
e. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengendalian Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;
f. Sekretaris Dinas Perikanan Kota Bitung;
g. Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung;
h. Syahbandar PPS. Bitung;
i. Sales Area Manager Industry Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga;
j. Sales Branch Manager V Industry Sulawesi Utara & Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga;
k. Agen Penyalur BBM PT Pertamina Patra Niaga lingkup wilayah Sulawesi Utara;
l. Himpunan/Asosiasi Nelayan/Pelaku Usaha lingkup Wilayah Sulawesi Utara;
m. Perwakilan pelaku usaha pemilik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sampai dengan 200 GT di wilayah Sulawesi Utara.
B. Narasumber Kegiatan:
- Bapak Ukon Ahmad Furkon selaku Direktur Usaha Penangkapan Ikan dengan materi: Kebijakan BBM Harga Khusus;
- Bapak Muhammad Hafidz selaku Sales Branch Manager V Industry Sulawesi Utara & Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga dengan materi: Alur Pelayanan BBM Nelayan > 30 GT s.d 200 GT;
- Bapak Angga Nugraha selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dengan Materi: Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Tangkap.
C. Hasil Kegiatan
- Kebijakan BBM harga khusus bagi kapal perikanan merupakan hasil penyampaian aspirasi Himpunan/Asosiasi Nelayan/Pelaku Usaha perikanan pada bulan April 2026. Tindak lanjut dari aspirasi tersebut telah dilakukan pertemuan lintas Kementerian/ Lembaga yang dilaksanakan pada bulan April s.d Mei 2026. Bapak Presiden menyetujui aspirasi BBM harga khusus pada rapat terbatas tanggal 12 Juli 2026.
- Tujuan dari Kebijakan BBM harga khusus bagi kapal perikanan Adalah:
a. Menekan biaya operasi penangkapan ikan;
b. Meningkatkan produktivitas usaha dan daya saing;
c. Menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap;
d. Menjaga pendapatan awak kapal perikanan agar tidak mengalami penurunan; - Jumlah kapal berukuran 30 s.d 200 GT per Juli 2026 adalah 6.850 unit dengan kebutuhan BBM harga khusus s.d 31 Desember 2026 sebanyak 398.000 kilo liter (Kuota Nasional BBM Harga Khusus).
- Pertamina telah menunjuk 69 Depot/terminal BBM PT. Pertamina di seluruh Indonesia berdasarkan Lokasi Pelabuhan pangkalan kapal perikanan;
- Per 8 September 2026, Depot Bitung baru terbit RO (Rencana Operasional) sebanyak 12.824,8 Kiloliter (3,22 % dari Kuota Nasional).
- Pelaku usaha dan nahkoda dilarang untuk:
a. Menggunakan BBM dengan harga khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
b. Melakukan pemindahan BBM dengan harga khusus ke kapal lain termasuk kapal dalam satu kepemilikan. - Proses pengajuan RO (Rencana Operasional) BBM dengan harga khusus sudah dapat dimohonkan dalam aplikasi e-PIT.
- Pada tahun 2026 ini sudah dianggarkan dari APBN untuk pengadaan alat VMS gratis dan biaya air time gratis selama 1 (satu) tahun. Persyaratan untuk kapal yang menjadi prioritas penerima program tersebut Adalah:
- a. Kapal perikanan ukuran 6 s.d 30 GT yang sudah bermigrasi ke izin pusat tetapi belum pasang VMS;
- b. Kapal perikanan ukuran 6 s.d 30 GT yang akan melakukan proses migrasi pada tahun 2026.
- Pada tanggal 9 s.d 11 September 2026 akan dibuka gerai migrasi dokumen kapal dan perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan di Kantor PPS. Bitung.