kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dan alat setrum di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun hasil kegiatan dimaksud kami laporkan sebagai berikut.
I. DASAR PELAKSANAAN
Surat Tugas Nomor B.3973/PSDKPLan.5/KP.440/X/2026 tanggal 14 Oktober 2026.
Pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! dengan nomor laporan #67126290608315, yang disampaikan pada Selasa, 29 September 2026, dengan judul pengaduan “Merusak Alam”.
II. HASIL KEGIATAN PULBAKET
Berdasarkan hasil wawancara dan permintaan keterangan kepada unsur pemerintah setempat di Kecamatan Patampanua, diperoleh informasi sebagai berikut.
- Pemerintah Desa Pincara
Berdasarkan keterangan Kasi Pemerintahan Desa Pincara, Bapak Rusli, yang bersangkutan menyampaikan bahwa sejauh pengetahuannya tidak terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun maupun alat setrum di wilayah tersebut. Masyarakat setempat pada umumnya melakukan penangkapan ikan dengan cara memancing serta menggunakan jala atau jaring.
- Pemerintah Kelurahan Benteng
Berdasarkan keterangan Plt. Lurah Benteng, Ibu Fitriani, dan Kepala Lingkungan Kelurahan Benteng, Ibu Nur Hasmi, disampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menemukan maupun mendengar adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun atau alat setrum di wilayah Kelurahan Benteng.
Menurut keterangan yang diberikan, aktivitas penangkapan ikan oleh masyarakat umumnya dilakukan pada saat pintu air Bendungan Benteng ditutup, dengan menggunakan alat tangkap berupa jala dan jaring insang.
- Pemerintah Kecamatan Patampanua
Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Patampanua, Bapak Muhammad Jafar, dan Sekretaris Kecamatan Patampanua, Bapak Hasming, diperoleh keterangan sebagai berikut:
a. Pemerintah Kecamatan Patampanua menyampaikan bahwa sebelumnya belum pernah menerima pengaduan atau laporan resmi mengenai dugaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun maupun alat setrum sebagaimana dimaksud dalam pengaduan masyarakat.
b. Pihak kecamatan menyatakan baru mengetahui adanya pengaduan tersebut setelah tim dari PSDKP Makassar bersama tim CDK Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan meminta keterangan kepada pemerintah setempat.
c. Camat Patampanua, Bapak Muhammad Jafar, menyampaikan bahwa berdasarkan pengetahuannya, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dan alat setrum di wilayah tersebut sudah lama tidak ditemukan.
d. Sebagai langkah pencegahan dan tindak lanjut atas adanya pengaduan tersebut, Pemerintah Kecamatan Patampanua telah melakukan upaya pencegahan melalui penyampaian imbauan kepada masyarakat serta mengeluarkan surat edaran mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, alat setrum, dan bahan peledak di sungai/perairan umum.
III. KESIMPULAN SEMENTARA
Berdasarkan hasil wawancara dan permintaan keterangan kepada unsur pemerintah setempat, diperoleh informasi bahwa pihak pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan yang dimintai keterangan tidak mengetahui atau tidak pernah menemukan secara langsung adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan beracun maupun alat setrum sebagaimana dilaporkan dalam pengaduan masyarakat.
Namun demikian, keterangan tersebut merupakan informasi berdasarkan hasil wawancara dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa aktivitas yang diadukan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut untuk memastikan kondisi faktual di lapangan serta menilai efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat.
IV. RENCANA TINDAK LANJUT
Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat serta pelaksanaan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Patampanua.
Memastikan keberadaan, substansi, dan pelaksanaan surat edaran mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, alat setrum, dan bahan peledak di sungai/perairan umum.
Mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan penggunaan bahan beracun, alat setrum, dan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan.
Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi atau bukti dugaan pelanggaran, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
